Kupangkota.com, NTT - Jakarta - Pemerintah Kota Kupang kembali mencatat prestasi di tingkat nasional dengan mempertahankan predikat TP2DD Terbaik I kategori Kota wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua (Nusampua) dalam Championship TP2DD 2026. Penghargaan tersebut diumumkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026). Capaian ini menjadi catatan penting karena Kota Kupang mampu mempertahankan posisi yang sama selama dua tahun berturut-turut, yakni 2025 dan 2026.

Penghargaan tersebut sekaligus memperkuat konsistensi Pemerintah Kota Kupang dalam mendorong transformasi digital pemerintahan, khususnya melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah serta digitalisasi layanan keuangan daerah. Sebelumnya, Kota Kupang telah meraih predikat TP2DD Kota Terbaik wilayah Nusampua pada 2025. Dalam perkembangannya, capaian tersebut menjadi bagian dari tren peningkatan kinerja digitalisasi daerah Kota Kupang yang sebelumnya berada di posisi Terbaik II pada 2023, kemudian meningkat menjadi Terbaik I pada 2024 dan mampu mempertahankannya pada 2025 serta 2026.

Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menilai keberhasilan mempertahankan penghargaan justru membawa tanggung jawab yang lebih besar bagi pemerintah daerah. Menurutnya, penghargaan tidak boleh berhenti sebagai simbol keberhasilan birokrasi, tetapi harus menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menekankan bahwa digitalisasi harus mampu menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Christian Widodo bersama Wakil Wali Kota Serena Cosgrova Francis, Pemerintah Kota Kupang terus mengembangkan digitalisasi sebagai bagian dari pembenahan tata kelola pemerintahan. Orientasinya tidak semata-mata pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada bagaimana masyarakat dapat memperoleh layanan dan melakukan transaksi dengan pemerintah daerah secara lebih sederhana. Sejumlah langkah ditempuh melalui penguatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, serta pengembangan layanan BARONDA atau Bayar Pajak Online Daerah.

Perluasan kanal pembayaran digital tersebut diarahkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah. Pada saat yang sama, sistem transaksi secara elektronik dapat mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya ditempatkan sebagai perubahan dari transaksi konvensional menuju transaksi elektronik, tetapi sebagai bagian dari upaya memperbaiki proses pelayanan dan pengelolaan pemerintahan.

Christian menegaskan, ukuran keberhasilan transformasi digital tidak cukup dilihat dari banyaknya layanan yang telah menggunakan sistem elektronik. Hal yang lebih penting adalah dampak yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah Kota Kupang ingin memastikan bahwa teknologi tidak menciptakan prosedur baru yang justru menyulitkan, tetapi mampu menyederhanakan interaksi masyarakat dengan pemerintah.

“Kita tidak sekadar memindahkan pelayanan dari meja ke layar. Yang kita bangun adalah cara baru pemerintah melayani, lebih sederhana, lebih cepat, lebih transparan, dan semakin dekat dengan masyarakat,” ujar Christian.

Menurut Pemerintah Kota Kupang, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai unsur yang membangun ekosistem transaksi digital daerah. Pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan, perangkat daerah, pelaku usaha, serta masyarakat memiliki peran dalam mendorong perluasan penggunaan transaksi digital. Karena itu, penghargaan TP2DD tidak dipandang sebagai hasil kerja satu institusi, melainkan sebagai capaian ekosistem yang membutuhkan kesinambungan.

Pemerintah Kota Kupang juga menegaskan bahwa pekerjaan tidak berhenti setelah penghargaan diterima. Transformasi digital ke depan akan diarahkan lebih luas, tidak hanya pada pembayaran pajak dan retribusi, tetapi juga pengembangan ekosistem ekonomi digital. Agenda tersebut mencakup perluasan transaksi non-tunai, peningkatan literasi digital masyarakat, dukungan terhadap UMKM, penguatan integrasi layanan, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pada tingkat Provinsi, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga kembali mencatat prestasi dalam ajang TP2DD 2026. NTT dinobatkan sebagai Provinsi Berkinerja Terbaik TP2DD wilayah Regional Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (Nusampua) untuk tahun 2026. Penghargaan tersebut diterima Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026 di Jakarta International Convention Center, Kamis (24/9/2026).

Capaian tersebut menjadi lebih signifikan karena NTT berhasil mempertahankan predikat sebagai provinsi berkinerja terbaik wilayah Nusampua selama tiga tahun berturut-turut, yakni pada 2024, 2025, dan 2026. Konsistensi tersebut menunjukkan keberlanjutan agenda digitalisasi yang dijalankan pemerintah daerah, terutama dalam memperkuat transaksi pemerintah secara elektronik, memperluas penggunaan layanan keuangan digital, serta membangun ekosistem ekonomi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak. Kolaborasi melibatkan Pemerintah Provinsi NTT, pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, perbankan, lembaga keuangan, badan usaha, akademisi, hingga masyarakat. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi bagian penting dalam memperluas dan menjaga keberlanjutan ekosistem digitalisasi ekonomi dan keuangan di NTT.

Capaian ini menjadi semakin berarti karena NTT berhasil mempertahankan penghargaan sebagai provinsi berkinerja terbaik wilayah Nusampua selama tiga tahun berturut-turut, yakni pada 2024, 2025, dan 2026.

Keberhasilan tersebut mencerminkan keberlanjutan upaya Pemerintah Provinsi NTT dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah, terutama melalui penguatan transaksi pemerintah daerah secara elektronik, perluasan penggunaan layanan keuangan digital, serta pembangunan ekosistem ekonomi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena, penguatan digitalisasi daerah terus diarahkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi juga menjadi instrumen penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendorong aktivitas ekonomi daerah.

Menurut Gubernur Melki Laka Lena, capaian ini tidak terlepas dari kerja bersama berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Provinsi NTT, pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, perbankan, lembaga keuangan, badan usaha, akademisi, hingga masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem digitalisasi yang semakin luas dan berkelanjutan di NTT.

Melki Laka Lena menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam memperkuat ekosistem digitalisasi ekonomi dan keuangan di NTT.

“Penghargaan ini kami persembahkan kepada semua pihak yang selama ini bekerja keras membangun dan mengembangkan ekosistem digital di NTT. Terima kasih kepada teman-teman dari badan usaha, perbankan, lembaga keuangan, akademisi, dan seluruh masyarakat NTT yang terus mendukung digitalisasi ekonomi dan keuangan,” ujar Melki.

Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama yang perlu dijaga dan dikembangkan secara berkelanjutan.

“Ini merupakan buah dari kerja keras kita semua. Karena itu, kita harus terus memperkuat kerja sama agar digitalisasi di NTT semakin bertumbuh dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” lanjutnya.

Raihan penghargaan tersebut memperlihatkan capaian digitalisasi yang melibatkan pemerintah daerah pada tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Bagi Pemerintah Provinsi NTT, capaian ini menjadi dorongan untuk terus memperluas inovasi digital, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan transformasi digital menghadirkan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat.

Digitalisasi daerah bukan sekadar perubahan sistem transaksi, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan dan perekonomian yang lebih inklusif, efisien, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.

Dalam forum yang sama, Pemerintah Provinsi NTT juga meraih peringkat kedua TPID Award 2026 untuk wilayah Nusampua. Penghargaan tersebut berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, serta memastikan ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat. Dengan demikian, capaian NTT dalam forum tersebut mencakup dua bidang strategis, yakni percepatan digitalisasi daerah dan pengendalian inflasi.

Rangkaian penghargaan tersebut menempatkan digitalisasi dan pengendalian stabilitas ekonomi sebagai dua agenda yang berjalan beriringan dalam tata kelola pembangunan NTT. Bagi pemerintah daerah, tantangan berikutnya bukan hanya mempertahankan predikat yang telah diraih, tetapi memastikan capaian tersebut diterjemahkan menjadi perubahan yang dapat dirasakan masyarakat. Ukuran akhirnya adalah kualitas layanan, kemudahan transaksi, keterjangkauan akses keuangan, penguatan aktivitas ekonomi, serta tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan akuntabel.(RyGuN) 

Editor : Guntara

Sumber dan Foto : Kupangkota.com , Prokopim Kota Kupang, Dan Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT / Baldus Sae

Baca Juga : Bank Indonesia NTT Bersama Pemerintah Daerah Raih Empat Penghargaan Digitalisasi Dan Pengendalian Inflasi Nasional

Baca Juga : Flobamorata Creative Expo 2026 Bank Indonesia NTT Siap Hadirkan Chef Juna , Masterclass Olahan Pangan Inovasi Cabai Dan Edukasi Sejarah Rupiah Hingga 53 UMKM NTT

• Next >