Home

Situasi Terkini Ekonomi dan Keuangan Provinsi NTT di masa Pandemi Covid19

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan I tahun 2020 tercatat 2,84% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,32% (yoy). Hal tersebut didorong oleh dampak dari penanganan Pandemi Covid19 yang mulai mempengaruhi kegiatan ekonomi Provinsi NTT, terutama permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga tercatat 4,41% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2019 yang mencapai 7,79% (yoy). Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh curah hujan yang rendah mengganggu produktivitas pertanian serta virus flu babi Afrika yang menahan kinerja sublapangan usaha peternakan.

Sementara itu, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi NTT pada April 2020 tercatat 0,07% (mtm) atau 1,71% (yoy), lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 2,67% (yoy). Hal ini menunjukkan bahwa faktor rendahnya permintaan mulai mengurangi tekanan inflasi seiring langkah-langkah penanganan Pandemi Covid19 antara lain physical distancing dan pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah. Rendahnya inflasi juga dipengaruhi oleh terjaganya inflasi kelompok bahan makanan, didukung sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah dalam lingkup Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Bank Indonesia meyakini sampai akhir tahun 2020, inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur akan terkendali di bawah kisaran sasaran inflasi nasional 3+1 % atau 3-1% .

Sejak merebaknya Pandemi Covid10, Bank ndonesia terus memperkuat seluruh instrumen bauran kebijakan yang dimiliki. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, mendukung stabilitas sistem keuangan, dan pada saat yang sama mencegah penurunan kegiatan ekonomi lebih lanjut berkoordinasi erat dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Bauran kebijakan Bank Indonesia tersebut terdiri dari 6 aspek penting yakni :
1. Menurunkan BI 7 day (Reverse)  Repo rate dua kali, masing-masing sebesar 25 bso, dari 5,00% di Januari menjadi 4,50% di April 2020.
2. Menggunakan cadangan devisa untuk melakukan intervensi di pasar spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk menstabilisasi nllai tukar Rupiah terhadap US Dollar yang sebelumnya hampir menyentuh Rp17.000 menjadi di bawah Rp15.000 saat ini.
3. Memperluas instrumen dan transaksi di pasar uang dan pasar valas, seperti lindung nilai (hedging), swap valas, dan penyediaan term repo untuk kebutuhan perbankan.
4. Melakukan injeksilikuiditas (quantitative easing) ke pasar uang dan perbankan melalui pembelian SBN dari pasar sekunder, penyediaan likuiditas perbankan dengan repo SBN, swap valas, serta penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah.
5. Pelonggaran kebijakan makroprudensial seperti Loan to Value Ratio (LTV), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), serta penurunan GWM Rupiah untuk pembiayaan dunia usaha khususnya untuk ekspor impor maupun untuk UMKM dalam rangka memitigasi dampak Covid19.
6. Meningkatkan kemudahan dan kelancaran sistem pembayaran, seperti mengedarkan uang yang higienis, mendorong transaksi non tunai (uang elektronik, internet banking, dan Quick Respons Indonesia Standard / QRIS) serta elektronifikasi penyaluran bantuan sosial Pemerintah yaitu PKH, BPNT, kartu Pra Kerja, dan lainnya.

Sementara itu, berbagai upaya yang telah dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, terkait Covid19 antara lain :
1. Melaksanakan upaya pengendalian inflasi dalam lingkup TPID untuk menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi bahan makanan serta komunikasi efektif untuk mencegah panic buying di masyarakat.
2. Mendukung pencegahan dan penanganan Covid19 di Provinsi NTT melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) berupa penyediaan wastafel portabel di tempat umum, APD kepada tenaga medis, masker dan hand sanitizer kepada masyarakat, serta sembako kepada masyarakat terdampak secara ekonomi.
3. Melaksanakan program pemberdayaan UMKM berupa pelatihan online untuk meningkatkan komptenesi, kualitas produk dan inovasi UMKM di tengah covid19.
4. Melakukan karantina setoran Bank selama 14 hari sebelum diolah dan diedarkan kepada masyarakat.
5. Bekerja sama dengan Polairud Polda NTT untuk distribusi uang ke sembilan kas titipan (Atambua, maumere, Waingapu, Ende, Ruteng, Lembata, Waikabubak, Kalabahi, dan Labuan Bajo) di tengah pembatasan moda transportasi.
6. Melaksanakan protokol kesehatan di lingkungan Bank Indonesia NTT untuk mencegah Covid19 antara lain pengecekan suhu tubuh, kewajiban penggunaan masker, penerapan work from home, meniadakan kegiatan yang melibatkan banyak orang, penyediaan hand sanitizer, serta penyemprotan disinfektan secara berkala.

Perlambatan ekonomi Provinsi NTT diperkirakan berlanjut pada triwulan II tahun 2020 seiring berlanjutnya kebijakan penanganan Pandemi Covid19. Perekonomian NTT diperkirakan membaik mulai triwulan III tahun 2020 dan pada akhir tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT diperkirakan pada kisaran 2,85% - 3,35% (yoy). Untuk meredam dampak negatif Pandemi Covid19 terhadap perekonomian Provinsi NTT, Bank Indonesia merekomendasikan 5 hal sebagai berikut :
1. Memperkuat upaya pencegahan dan penanganan Covid19 di wilayah NTT.
2. Mempercepat penyaluran bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat serta melaksanakan monitoring agar tepat sasaran.
3. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, OJK, dan Stakeholder terkait untuk menyiapkan program pemulihan ekonomi di Provinsi NTT.
4. Memperkuat koordinasi pengendalian inflasi dalam lingkup TPID.
5. Melakukan fasilitasi pemasaran produk UMKM secara online serta memperluas penggunaan transaksi non tunai diantaranya melalui QRIS, eletronifikasi bantuan sosial dan lainnya.

 Kepala Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak I Nyoman Ariawan Atmaja (tengah)

Details

Written by Admin

Category: Berita

Published: 19 May 2020

Hits: 1037