Kupangkota.com, NTT — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-74 Masa Sidang II Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar di Kantor DPRD NTT, Senin , 4 Mei 2026. Rapat tersebut dihadiri Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena bersama Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, serta dipimpin Ketua DPRD NTT Emelia Julia Nomleni bersama Para Wakil Ketua DPRD NTT Fernando Jose Lemos Osorio Soares, Christin Samiyati Pati, Petrus Brechmans Robby Tulus. Agenda utama meliputi penyampaian laporan Panitia Kerja (Panja), penandatanganan berita acara, serta penyerahan resmi rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Provinsi NTT.
Dalam laporan Panja DPRD NTT, disampaikan bahwa capaian pembangunan daerah sepanjang 2025 menunjukkan tren positif, terutama dilihat dari indikator makro. Namun demikian, DPRD NTT menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh berhenti pada angka statistik semata, melainkan harus berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam layanan publik yang merata dan berkualitas.
Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 69,14 menjadi 69,89 dinilai sebagai indikasi kemajuan di sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Meski begitu, DPRD menyoroti masih adanya kesenjangan akses dan kualitas layanan, sehingga diperlukan langkah konkret untuk memastikan pemerataan manfaat pembangunan di seluruh wilayah NTT.
Di sisi lain, penurunan angka kemiskinan dari 19,02 persen menjadi 17,50 persen serta tingkat pengangguran terbuka dari 3,80 persen menjadi 3,10 persen mencerminkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi. Namun, DPRD NTT mengingatkan bahwa kualitas pekerjaan dan produktivitas tenaga kerja masih menjadi tantangan yang harus diatasi agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.
Sementara itu, kenaikan Gini Rasio dari 0,315 menjadi 0,322 menjadi sinyal adanya peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan. DPRD menilai kondisi ini perlu diantisipasi agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, melainkan dapat dirasakan secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, DPRD NTT mendorong penguatan pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi serta percepatan penanganan stunting. Selain itu, hilirisasi sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, dan perikanan dinilai penting guna meningkatkan nilai tambah ekonomi dan pendapatan masyarakat.
DPRD NTT juga menekankan pentingnya pembangunan berbasis data yang akurat agar program pemerintah lebih tepat sasaran. Di samping itu, penguatan tata kelola pemerintahan melalui transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan efektivitas pembangunan daerah.
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara serta penyerahan dokumen rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Provinsi NTT. DPRD berharap tindak lanjut atas rekomendasi tersebut mampu menghasilkan perubahan nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat NTT.
Para Pimpinan DPRD NTT dan Anggota menetapkan rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur TA 2025 dengan menilai capaian pembangunan menunjukkan tren positif, namun belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Meski indikator seperti IPM meningkat serta kemiskinan dan pengangguran menurun, DPRD NTT menyoroti masih adanya ketimpangan pendapatan dan rendahnya kualitas pekerjaan. DPRD mendorong penguatan SDM, hilirisasi sektor ekonomi, pembangunan berbasis data, serta peningkatan tata kelola dan PAD. Rekomendasi tersebut diharapkan menghasilkan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Penetapan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur NTT Tahun 2025 memperlihatkan adanya fungsi pengawasan legislatif yang berjalan, namun juga membuka catatan kritis terhadap kualitas pembangunan daerah. Secara makro, capaian indikator memang menunjukkan perbaikan, tetapi pendekatan berbasis angka dinilai belum cukup menggambarkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Kenaikan IPM dan penurunan kemiskinan menjadi indikator positif, namun fakta meningkatnya Gini Rasio mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum inklusif. Hal ini menegaskan adanya kesenjangan struktural yang berpotensi memperlebar jurang sosial jika tidak segera diintervensi melalui kebijakan yang tepat sasaran.
Sorotan DPRD NTT terhadap kualitas pekerjaan dan produktivitas tenaga kerja juga relevan, mengingat penurunan pengangguran tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan. Fenomena pekerja informal dan rendahnya nilai tambah ekonomi masih menjadi tantangan klasik di daerah seperti NTT.
Rekomendasi terkait hilirisasi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan menunjukkan arah kebijakan yang strategis. Namun, implementasinya membutuhkan konsistensi, dukungan infrastruktur, serta akses pasar yang memadai agar tidak berhenti sebagai wacana kebijakan semata.
Di sisi lain, penekanan pada pembangunan berbasis data dan penguatan tata kelola pemerintahan menjadi poin krusial. Tanpa data yang valid dan sistem pengelolaan yang transparan, program pembangunan berisiko tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran.
Secara keseluruhan, rekomendasi DPRD NTT mencerminkan upaya mendorong transformasi pembangunan dari sekadar capaian administratif menuju hasil yang berdampak nyata. Tantangan berikutnya terletak pada komitmen eksekutif dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut secara konsisten, terukur, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.(Rygun)
Editor : Guntara
Sumber dan Foto : Kupangkota.com , Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT / Fara Therik / Alexander L. Raditia / Ady Hau
Baca Juga : Flobamorata Forum 2026 Jadi Momentum Transformasi Ekonomi NTT yang Inklusif dan Berdaya Saing
Baca Juga : "Literamove" Sinergi Bank Indonesia Dan Pemerintah Daerah Kota Kupang Perkuat Budaya Literasi Baca Anak NTT
Baca Juga : OJK dan IASC Bersinergi, Rp161 Miliar Dana Korban Penipuan Digital Berhasil Dikembalikan
Baca Juga : Kumpulan Berita dan Informasi di Kupang dan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Details
- Written by Admin
- Category: Berita
- Published: 04 May 2026
- Hits: 340
