Kupangkota.com, NTT - Bank Indonesia menegaskan pentingnya penguatan literasi kebanksentralan di tengah meningkatnya kompleksitas ekonomi global, termasuk gejolak pasar keuangan, inflasi, dan dinamika nilai tukar. Pemahaman terhadap peran bank sentral dinilai menjadi kebutuhan mendesak, khususnya bagi generasi muda, agar mampu merespons tantangan ekonomi secara adaptif dan berbasis analisis yang kuat. Pendidikan kebanksentralan pun diposisikan sebagai instrumen strategis untuk membekali kapasitas tersebut.
Dalam upaya konkret, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (KPwBI NTT) menjalin kemitraan strategis dengan lima perguruan tinggi di wilayah tersebut. Kolaborasi ini diarahkan untuk meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan, memperkuat kapasitas akademik, serta mengembangkan ekosistem riset di bidang kebanksentralan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang mampu mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia.
Peluncuran program ditandai melalui kegiatan Kick Off Program Pendidikan Kebanksentralan yang digelar secara hybrid di Aula Rektorat Universitas Nusa Cendana, pada Rabu, 15 April 2026, Kota Kupang NTT. Acara ini diresmikan oleh Wakil Rektor III Universitas Nusa Cendana, Dr. Siprianus G. M.Sc., bersama Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Didiet Aditya B. P. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa dari lima perguruan tinggi, yakni Universitas Nusa Cendana, Universitas Flores, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, Universitas Nusa Nipa, dan Politeknik Elbajo Commodus.
Selain seremoni peluncuran, kegiatan juga diisi dengan sosialisasi terkait kebanksentralan, pelindungan konsumen, serta edukasi sistem pembayaran digital melalui QRIS dan program Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah. Materi ini dirancang untuk memperluas pemahaman mahasiswa mengenai peran, fungsi, dan kebijakan bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Adidoyo Prakoso melalui inisiatif kegiatan ini tidak hanya memperluas akses pendidikan kebanksentralan, tetapi juga meningkatkan kualitas pembelajaran melalui integrasi materi yang relevan, penguatan kapasitas, serta pembentukan karakter generasi muda yang unggul dan berintegritas. Program ini sekaligus menegaskan komitmen Bank Indonesia dalam membangun SDM berkualitas guna mendukung stabilitas ekonomi dan kemajuan nasional.
Baca Juga : Kumpulan Berita dan Informasi di Kupang dan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Bank Indonesia melalui KPwBI NTT meluncurkan Program Pendidikan Kebanksentralan Tahun 2026 dengan menggandeng lima perguruan tinggi di NTT. Program ini bertujuan meningkatkan literasi ekonomi, kapasitas akademik, dan riset kebanksentralan guna mencetak SDM unggul. Kegiatan kick off di Universitas Nusa Cendana diikuti mahasiswa dan diisi edukasi terkait kebanksentralan, pelindungan konsumen, serta sistem pembayaran digital seperti QRIS. Inisiatif ini menegaskan komitmen BI dalam memperkuat kualitas SDM dan efektivitas kebijakan ekonomi.
Langkah Bank Indonesia menggandeng perguruan tinggi dalam program pendidikan kebanksentralan merupakan strategi yang tepat dan relevan di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Pendekatan kolaboratif ini menunjukkan pergeseran peran bank sentral yang tidak hanya berfokus pada kebijakan moneter, tetapi juga pada pembangunan kapasitas intelektual generasi muda sebagai bagian dari fondasi ekonomi jangka panjang.
Namun demikian, efektivitas program ini akan sangat ditentukan oleh implementasi berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial. Penguatan riset, integrasi kurikulum, serta keterlibatan aktif mahasiswa dalam studi kasus nyata menjadi kunci agar program ini berdampak nyata. Tanpa indikator keberhasilan yang terukur, seperti peningkatan literasi atau kontribusi riset mahasiswa terhadap kebijakan, program ini berpotensi menjadi agenda rutin tanpa output signifikan.
Di sisi lain, penyertaan materi terkait digitalisasi pembayaran seperti QRIS dan program CBP Rupiah menunjukkan respons BI terhadap perkembangan ekonomi digital. Ini merupakan langkah progresif, mengingat transformasi digital menjadi faktor penting dalam sistem keuangan modern. Jika dikembangkan secara konsisten, program ini berpotensi melahirkan generasi ekonom muda yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga adaptif terhadap perubahan teknologi finansial.
Secara keseluruhan, inisiatif ini mencerminkan komitmen strategis Bank Indonesia dalam memperkuat fondasi SDM nasional. Tantangan ke depan terletak pada konsistensi pelaksanaan, perluasan cakupan, serta kemampuan mengukur dampak nyata terhadap kualitas kebijakan dan stabilitas ekonomi.
Namun demikian, efektivitas program ini akan sangat ditentukan oleh implementasi berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial. Penguatan riset, integrasi kurikulum, serta keterlibatan aktif mahasiswa dalam studi kasus nyata menjadi kunci agar program ini berdampak nyata. Tanpa indikator keberhasilan yang terukur, seperti peningkatan literasi atau kontribusi riset mahasiswa terhadap kebijakan, program ini berpotensi menjadi agenda rutin tanpa output signifikan.
Di sisi lain, penyertaan materi terkait digitalisasi pembayaran seperti QRIS dan program Cinta,Bangga,Paham (CBP) Rupiah menunjukkan respons Bank Indonesia terhadap perkembangan ekonomi digital. Ini merupakan langkah progresif, mengingat transformasi digital menjadi faktor penting dalam sistem keuangan modern. Jika dikembangkan secara konsisten, program ini berpotensi melahirkan generasi ekonom muda yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga adaptif terhadap perubahan teknologi finansial.
Secara keseluruhan, inisiatif ini mencerminkan komitmen strategis Bank Indonesia Provinsi NTT dalam memperkuat fondasi Sumber Daya Manusia nasional. Tantangan ke depan terletak pada konsistensi pelaksanaan, perluasan cakupan, serta kemampuan mengukur dampak nyata terhadap kualitas kebijakan dan stabilitas ekonomi.(RyGuN)
Editor : Guntara
Sumber dan Foto : Kupangkota.com , Siaran Pers Bank Indonesia NTT, Nomor : 28/20/Kpa/PR
Baca Juga : KUR Tumbuh 13,73 Persen, OJK NTT Dan Pemerintah Daerah Provinsi NTT Optimalkan Pembiayaan UMKM
Baca Juga : Jaga Stabilitas Ekonomi, Pemkot Kupang dan BI NTT Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi Dan Digitalisasi
Baca Juga : "Literamove" Sinergi Bank Indonesia Dan Pemerintah Daerah Kota Kupang Perkuat Budaya Literasi Baca Anak NTT
Baca Juga : OJK dan IASC Bersinergi, Rp161 Miliar Dana Korban Penipuan Digital Berhasil Dikembalikan
Baca Juga : Kumpulan Berita dan Informasi di Kupang dan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Details
- Written by Admin
- Category: Berita
- Published: 16 April 2026
- Hits: 138
KupangKota.com, Flores NTT - Pemerintah Kabupaten Sikka, Flores Timur, dan Lembata bersama Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Rabu (1/4/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi lintas pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga serta mempercepat transformasi digital di wilayah Flores bagian timur. Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi, menegaskan bahwa kolaborasi TPID dan TP2DD menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi daerah sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.
Dalam forum tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Adidoyo Prakoso menyoroti dinamika inflasi di Kabupaten Sikka. Sepanjang 2025, inflasi tercatat relatif rendah sebesar 0,38 persen (year on year), namun meningkat menjadi 3,05 persen pada Februari 2026. Kenaikan ini dipicu oleh normalisasi tarif listrik setelah berakhirnya kebijakan diskon pada awal 2025. Selain faktor tersebut, tekanan inflasi juga diprediksi muncul pada periode hari besar keagamaan seperti Paskah. Untuk mengantisipasi hal itu, sejumlah langkah pengendalian disiapkan, antara lain pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), subsidi ongkos angkut, inspeksi mendadak ke pasar, hingga penguatan rantai pasok melalui kerja sama business-to-business (B2B) dan pengembangan klaster pangan berbasis komoditas unggulan daerah.
Selain isu inflasi, pertemuan ini juga membahas optimalisasi digitalisasi keuangan daerah. Kepala Bank Indonesia NTT Adidoyo Prakoso mengungkapkan adanya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi di ketiga kabupaten Sikka, Flotim dan Lembata di sepanjang 2025. Meski demikian, masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam pemanfaatan kanal digital di Flores Timur dan Lembata. Untuk itu, didorong implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk transaksi pemerintah, optimalisasi penggunaan QRIS, penerapan sistem SP2D online, serta peningkatan edukasi dan sosialisasi digitalisasi kepada pemangku kepentingan daerah.
High Level Meeting (HLM) Bersama Bank Indonesia NTT ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah, BULOG, KADIN, perbankan, serta akademisi Universitas Nusa Nipa. Melalui forum ini, seluruh pihak berkomitmen memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas inflasi sekaligus mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
HLM TPID dan TP2DD di Kabupaten Sikka, Flores Timur, dan Lembata menegaskan pentingnya sinergi dalam menjaga stabilitas inflasi dan mempercepat digitalisasi daerah. Inflasi Sikka meningkat pada awal 2026 akibat normalisasi tarif listrik dan potensi lonjakan saat hari besar keagamaan. Untuk itu, disiapkan berbagai langkah pengendalian seperti GPM, subsidi distribusi, dan penguatan rantai pasok. Di sisi lain, digitalisasi keuangan daerah terus didorong melalui KKI, QRIS, dan sistem pembayaran berbasis elektronik guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Pertemuan High Level Meeting (HLM) di awal april 2026 ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi dan digitalisasi bukan lagi isu terpisah, melainkan dua agenda yang saling berkaitan dalam memperkuat ekonomi daerah. Kenaikan inflasi Sikka yang dipicu faktor administratif seperti tarif listrik mengindikasikan bahwa stabilitas harga di daerah masih sangat rentan terhadap kebijakan eksternal. Oleh karena itu, strategi pengendalian tidak cukup hanya bersifat reaktif, tetapi harus diperkuat melalui sistem peringatan dini dan penguatan produksi serta distribusi pangan lokal.
Langkah-langkah seperti Gerakan Pangan Murah dan subsidi ongkos angkut merupakan solusi jangka pendek yang efektif menahan gejolak harga. Namun, keberlanjutannya bergantung pada kemampuan daerah membangun kemandirian pangan melalui pengembangan klaster komoditas unggulan. Di sinilah pentingnya pendekatan berbasis “local champion” agar daerah tidak terus bergantung pada pasokan dari luar wilayah.
Di sisi lain, dorongan digitalisasi keuangan daerah masih menghadapi tantangan implementasi, terutama pada kesiapan infrastruktur dan literasi digital di Flores Timur dan Lembata. Optimalisasi QRIS, KKI, dan SP2D online berpotensi besar meningkatkan transparansi fiskal, tetapi memerlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam hal regulasi, integrasi sistem, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tanpa itu, digitalisasi berisiko hanya menjadi formalitas administratif tanpa dampak signifikan.
Secara keseluruhan, HLM ini mencerminkan arah kebijakan yang tepat, yakni memperkuat koordinasi lintas sektor dan memadukan stabilitas harga dengan transformasi digital. Tantangan ke depan terletak pada konsistensi implementasi di lapangan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kebijakan jangka pendek pengendalian inflasi dan strategi jangka panjang pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing.(RyGuN)
Editor : Guntara
Sumber dan Foto : Kupangkota.com , Siaran Pers Bank Indonesia NTT, Nomor : 28/17/Kpa/PR
Baca Juga : KUR Tumbuh 13,73 Persen, OJK NTT Dan Pemerintah Daerah Provinsi NTT Optimalkan Pembiayaan UMKM
Baca Juga : Jaga Stabilitas Ekonomi, Pemkot Kupang dan BI NTT Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi Dan Digitalisasi
Baca Juga : "Literamove" Sinergi Bank Indonesia Dan Pemerintah Daerah Kota Kupang Perkuat Budaya Literasi Baca Anak NTT
Baca Juga : OJK dan IASC Bersinergi, Rp161 Miliar Dana Korban Penipuan Digital Berhasil Dikembalikan
Baca Juga : Kumpulan Berita dan Informasi di Kupang dan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Details
- Written by Admin
- Category: Berita
- Published: 06 April 2026
- Hits: 252
Kupangkota.com, NTT - Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena,S.Si.,Apt, secara resmi melantik anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTT masa bakti 2026–2029 dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Aula Palapa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, Kupang, Senin (30/3/2026) malam. Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat fungsi pengawasan penyiaran di daerah, sekaligus menandai dimulainya tugas baru bagi para komisioner dalam menghadapi tantangan era digital.
Adapun tujuh anggota KPID NTT periode 2026–2029 yang dilantik terdiri dari Aulora Agrava Modok, Yohanes Hamba Lati, Kekson Fole Saluk, Trisna Lilyani Dano, Yohanes A.R. Teme, Ichsan Arman Pua Upa, dan Fredrikus Royanto Bau. Pelantikan ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTT, Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat I Made Sunarsa,SE., Ketua dan anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) NTT, anggota KPID NTT periode sebelumnya 2022–2025, Tim Seleksi Calon Anggota KPID periode 2026–2029, para pimpinan perangkat daerah, serta insan pers dan pimpinan media massa.
Dalam sambutannya, Gubernur NTT Melki menekankan bahwa media penyiaran memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dituntut untuk tetap independen, profesional, dan berintegritas dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap konten siaran agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Gubernur NTT Melki juga menegaskan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTT memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan berkualitas. Selain itu, lembaga ini berperan dalam menciptakan iklim persaingan sehat antar lembaga penyiaran, serta menjadi saluran tindak lanjut atas aduan publik terkait isi siaran yang dinilai menyimpang atau tidak sesuai regulasi.
Lebih jauh, Gubernur NTT Melki berharap KPID dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendorong keterbukaan informasi publik serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Peran tersebut dinilai krusial, terutama dalam memperluas jangkauan informasi program pemerintah melalui media penyiaran, termasuk melalui iklan layanan masyarakat yang edukatif dan informatif.
Dalam arahannya, Gubernur NTT Melki juga mendorong KPID Provinsi NTT untuk mengaktifkan kembali lembaga penyiaran yang tidak lagi beroperasi, khususnya di wilayah perbatasan. Upaya ini dinilai penting guna memastikan akses informasi tetap merata di seluruh wilayah NTT. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara KPID, lembaga penyiaran, dan pemerintah daerah dalam memperkuat diseminasi informasi publik.
Selain itu, koordinasi dengan Balai Monitor Kementerian Komunikasi dan Informatika turut menjadi sorotan, terutama dalam mendukung proses perizinan dan pengembangan lembaga penyiaran di daerah. Hal ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan sektor penyiaran yang sehat dan berdaya saing di tingkat regional, ungkap Gubernur NTT Melki.
Baca Juga : Kumpulan Berita dan Informasi di Kupang dan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Bidang kelembagaan I Made Sunarsa,SE., yang hadir secara langsung ke IbuKota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menegaskan bahwa sektor penyiaran harus mampu menjadi sarana strategis dalam mengangkat budaya dan kearifan lokal di tengah arus digitalisasi. Ia menilai, konten siaran yang berbasis lokal tidak hanya berfungsi sebagai media informasi dan hiburan, tetapi juga berperan dalam menumbuhkan kreativitas masyarakat daerah serta memperkuat identitas budaya di tingkat nasional.
Kepada 7 Anggota KPID Provinsi NTT Menurut Made Sunarsa, peningkatan porsi siaran lokal menjadi langkah penting yang harus terus didorong, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Upaya tersebut diyakini dapat memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengingat industri penyiaran memiliki potensi besar dalam mendukung sektor kreatif lokal, membuka lapangan kerja, serta mendorong perputaran ekonomi berbasis konten.
Dalam pandangannya, proses digitalisasi penyiaran menjadi momentum penting yang berpotensi membawa Indonesia menuju masa keemasan industri penyiaran. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi tersebut sangat bergantung pada sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, regulator, dan pelaku industri, agar pemerataan akses terhadap informasi berkualitas dapat terwujud secara menyeluruh.
Lebih lanjut, ia menyatakan komitmennya sebagai bagian dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat untuk menghadirkan perubahan signifikan terhadap kualitas konten siaran, baik di televisi maupun radio. Komitmen tersebut yakni memperkuat kualitas penyiaran melalui penguatan kelembagaan, regulasi, serta partisipasi publik guna mewujudkan masyarakat yang cerdas dan bermartabat di era digital, pungkas I Made Sunarsa.
Pergantian anggota KPID, menurut Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, merupakan bagian dari proses transformasi organisasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja lembaga. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada anggota KPID NTT periode sebelumnya atas dedikasi mereka dalam menjaga kualitas penyiaran di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kepada anggota yang baru dilantik, Gubernur NTT Melki menyampaikan selamat mengemban tugas amanah dengan sebaik-baiknya , sekaligus memberikan pesan tegas agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas. Di tengah derasnya arus informasi digital, KPID Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2026-2029 diharapkan mampu menjadi benteng etika sekaligus penjaga kualitas informasi bagi masyarakat.(Rygun)
Editor : Guntara
Sumber dan Foto : Kupangkota.com , Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT / Baldus Sae / Meldo Nailopo
Baca Juga : KUR Tumbuh 13,73 Persen, OJK NTT Dan Pemerintah Daerah Provinsi NTT Optimalkan Pembiayaan UMKM
Baca Juga : Jaga Stabilitas Ekonomi, Pemkot Kupang dan BI NTT Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi Dan Digitalisasi
Baca Juga : "Literamove" Sinergi Bank Indonesia Dan Pemerintah Daerah Kota Kupang Perkuat Budaya Literasi Baca Anak NTT
Baca Juga : OJK dan IASC Bersinergi, Rp161 Miliar Dana Korban Penipuan Digital Berhasil Dikembalikan
Baca Juga : Kegiatan Dunia Usaha di NTT Naik Pada Triwulan IV 2025 , Optimisme Pelaku Usaha NTT Menguat
Baca Juga : Kumpulan Berita dan Informasi di Kupang dan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Details
- Written by Admin
- Category: Berita
- Published: 31 March 2026
- Hits: 142
KupangKota.com, NTT - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus memperkuat upaya pengembangan inovasi digital di daerah melalui kegiatan pendampingan bagi calon peserta program Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) – DIGDAYA x Hackathon 2026. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Sotis, Kota Kupang pada 26 Maret 2026 ini merupakan bagian dari kolaborasi strategis antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta berbagai mitra industri. Program ini dirancang untuk menjaring inovator bermental tumbuh (growth mentality) yang mampu menghadirkan prototipe digital guna menjawab tantangan prioritas nasional, memperkuat layanan publik, serta mendorong inklusi dan produktivitas ekonomi. Peserta yang hadir berasal dari berbagai unsur, mulai dari Pemerintah Daerah yaitu BPAD Provinsi NTT, Bapenda Kota Kupang, dan BKAD Kota Kupang, akademisi, mahasiswa, hingga pelaku industri kreatif di NTT.
Dalam pelaksanaannya, penguatan kapasitas peserta menjadi fokus utama, khususnya dalam merumuskan model bisnis inovasi digital yang aplikatif dan berkelanjutan. Kegiatan dibuka oleh Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran KPwBI NTT, Teguh Ersada Natail Sitepu, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi Business Model Canvas oleh akademisi dari Fakultas Teknologi Rekayasa Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Prof. Dr. Ir. Bagus M. Arthaya dan Dr. Ir. Rian Pratikto, MT. Para peserta kemudian mendapatkan pendampingan intensif untuk mengasah kemampuan dalam merumuskan ide inovasi serta menuangkannya dalam bentuk proposal kompetitif. Sejumlah gagasan yang muncul mencerminkan kebutuhan karakteristik Provinsi Nusa Tenggara Timur, seperti inovasi dalam pembayaran pajak dan retribusi, peningkatan transaksi non tunai berbasis QRIS, serta penguatan sektor UMKM.
Baca Juga : Kumpulan Berita dan Informasi di Kupang dan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Adidoyo Prakoso menegaskan komitmennya sebagai fasilitator dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di daerah melalui penguatan kapasitas, fasilitasi inovasi, serta kolaborasi lintas sektor. Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTT juga akan terus melakukan pendampingan dan monitoring terhadap calon peserta hingga batas akhir pengumpulan proposal yang telah diperpanjang sampai 5 April 2026. Inisiatif ini diharapkan mampu melahirkan inovasi digital yang tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan dan efisiensi transaksi, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan.(RyGuN)
Editor: Guntara
Sumber dan Foto : Kupangkota.com , Siaran Pers Bank Indonesia NTT, Nomor : 28/16/Kpa/PR
Baca Juga : KUR Tumbuh 13,73 Persen, OJK NTT Dan Pemerintah Daerah Provinsi NTT Optimalkan Pembiayaan UMKM
Baca Juga : Jaga Stabilitas Ekonomi, Pemkot Kupang dan BI NTT Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi Dan Digitalisasi
Baca Juga : "Literamove" Sinergi Bank Indonesia Dan Pemerintah Daerah Kota Kupang Perkuat Budaya Literasi Baca Anak NTT
Baca Juga : OJK dan IASC Bersinergi, Rp161 Miliar Dana Korban Penipuan Digital Berhasil Dikembalikan
Baca Juga : Kumpulan Berita dan Informasi di Kupang dan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Details
- Written by Admin
- Category: Berita
- Published: 28 March 2026
- Hits: 166
KupangKota.com, NTT - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT menggelar rapat koordinasi ekonomi daerah di Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTT, Kamis (12/3/2026). Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi lintas lembaga dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, sekaligus mendorong penguatan sektor unggulan serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha produktif.
Rapat tersebut dihadiri oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT Yan Jimmy Hendrik Simarmata, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Adidoyo Prakoso, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT Adi Setiawan, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT Matamira B. Kale, jajaran Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTT, akademisi, Lembaga jasa keuangan serta unsur asosiasi profesi ekonomi.
Pembahasan dalam rapat difokuskan pada berbagai isu strategis perekonomian daerah, antara lain perkembangan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penguatan sektor unggulan lokal, peningkatan investasi, serta optimalisasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sektor pertanian menjadi perhatian utama mengingat kontribusinya yang besar terhadap struktur ekonomi NTT, sekaligus potensinya untuk terus diperkuat melalui dukungan pembiayaan, peningkatan produktivitas, serta pengembangan rantai nilai berbasis potensi lokal.
Dalam forum tersebut, pembahasan difokuskan pada sejumlah isu strategis, antara lain pertumbuhan ekonomi daerah, pengendalian inflasi, penguatan sektor unggulan, peningkatan investasi, serta optimalisasi akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sektor pertanian menjadi perhatian utama dalam diskusi, mengingat perannya sebagai tulang punggung ekonomi NTT. Penguatan sektor ini diarahkan melalui peningkatan produktivitas, dukungan pembiayaan, serta pengembangan rantai nilai berbasis potensi lokal.
Gubernur NTT Melki menegaskan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi instrumen strategis dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan UMKM. Ia menilai kemudahan akses pembiayaan akan membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing produk lokal.
Selain itu, pemerintah daerah mendorong pembangunan ekonomi berbasis sektor produktif seperti pertanian, peternakan, dan perikanan sebelum memasuki tahap hilirisasi dan industrialisasi. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan transformasi ekonomi daerah berjalan secara kokoh dan berkelanjutan.
Kepala OJK NTT Yan Jimmy Hendrik Simarmata menegaskan komitmen lembaganya dalam memperkuat ekosistem pembiayaan yang inklusif. Dukungan tersebut mencakup kemudahan akses pembiayaan serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan agar UMKM mampu tumbuh lebih kuat dan berdaya saing.
Secara struktur, perekonomian NTT masih didominasi usaha mikro dan kecil yang mencapai 99,45 persen dari total unit usaha, terutama di sektor perdagangan dan usaha rumah tangga. Sementara itu, sektor pertanian tetap menjadi penopang utama ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.
Dari sisi pembiayaan, penyaluran KUR di NTT hingga Februari 2026 tercatat mencapai Rp483 miliar atau tumbuh 13,73 persen secara tahunan. Angka ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan pembiayaan produktif di tengah masyarakat.
Melalui rapat ini, seluruh pemangku kepentingan berkomitmen meningkatkan efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih tepat sasaran, khususnya pada sektor prioritas seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri pengolahan, dan usaha berbasis potensi lokal.
Selain pembiayaan, penguatan ekonomi daerah juga diarahkan pada program pendampingan usaha, peningkatan kapasitas manajemen, literasi keuangan, serta kesiapan UMKM dalam mengakses layanan keuangan formal.
Sinergi antara pemerintah, otoritas keuangan, perbankan, akademisi, dan pelaku usaha diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi NTT yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Rygun)
Editor : Guntara
Sumber dan Foto : Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan, Nomor : SP04/OJK/KOKP/III/2026
Baca Juga : Jaga Stabilitas Ekonomi, Pemkot Kupang dan BI NTT Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi Dan Digitalisasi
Baca Juga : "Literamove" Sinergi Bank Indonesia Dan Pemerintah Daerah Kota Kupang Perkuat Budaya Literasi Baca Anak NTT
Baca Juga : OJK dan IASC Bersinergi, Rp161 Miliar Dana Korban Penipuan Digital Berhasil Dikembalikan
Baca Juga : Kumpulan Berita dan Informasi di Kupang dan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Details
- Written by Admin
- Category: Berita
- Published: 16 March 2026
- Hits: 172
