Kupang Kota - Jaga Stabilitas Ekonomi, Pemkot Kupang dan BI NTT Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi Dan Digitalisasi

KupangKota.com, NTT – Pemerintah Kota Kupang bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kota Kupang, Selasa (3/3/2026). Pertemuan strategis ini memfokuskan agenda pada stabilitas harga pangan dan percepatan transformasi digital sebagai motor penggerak perekonomian daerah tahun 2026.

Wali Kota Kupang, dr.Christian Widodo, dalam arahannya tekanan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar mengejar angka statistik yang rendah, melainkan menjaga martabat ekonomi dan daya beli masyarakat di tingkat akar rumput.
“Inflasi adalah cerminan kondisi biaya hidup masyarakat. Oleh karena itu, stabilitas harga dan kualitas layanan melalui digitalisasi harus berjalan beriringan agar perekonomian daerah tetap produktif dan inklusif,” ujar Christian di hadapan seluruh pemangku kepentingan yang hadir.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso memaparkan capaian inflasi Kota Kupang pada tahun 2025 yang tercatat sebesar 2,93% (yoy). Angka tersebut dinilai masih berada dalam rentang sasaran nasional.
Meski sempat terjadi kenaikan inflasi pada Februari 2026 akibat normalisasi tarif listrik dan fluktuasi harga emas, Bank Indonesia optimistis tekanan tersebut hanya bersifat sementara. Sebagai langkah mitigasi, TPID Kota Kupang telah menyiapkan serangkaian langkah konkret, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
“Kami memperkuat koordinasi melalui Gerakan Pasar Murah (GPM), inspeksi mendadak ke pasar-pasar, hingga penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk menjamin kelancaran pasokan pangan,” jelas Adidoyo. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan pola 'Belanja Bijak' guna menghindari pembelian panik yang sering memicu terjadinya harga.

Terobosan Digitalisasi Pajak
Selain fokus pada inflasi, HLM kali ini juga menjadi momentum penting bagi digitalisasi daerah. Pemerintah Kota Kupang secara resmi meluncurkan integrasi pembayaran pajak daerah melalui layanan mobile banking yang bekerja sama dengan tiga bank besar: BNI, BRI, dan Mandiri.
Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi kinerja. Dengan sistem elektronik, masyarakat kini dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih cepat dan akuntabel dari genggaman ponsel.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BULOG Divre NTT, Pelindo, Angkasa Pura I, pimpinan perbankan, serta akademisi dari Universitas Nusa Cendana. Kehadiran berbagai elemen ini menegaskan bahwa tantangan ekonomi di tahun 2026 memerlukan kolaborasi multidimensi.
Melalui kebijakan integrasi antara TPID dan TP2DD, Kota Kupang diharapkan tidak hanya mampu bertahan di tengah-tengah perekonomian global, tetapi juga tumbuh menjadi kota yang lebih modern dengan landasan ekonomi yang berkelanjutan.(RyGuN)