KupangKota.com, NTT - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar kegiatan “Sasando Dia” Sante-Sante Duduk Baomong Deng Media pada Senin (2/3/2026) pukul 16.00 Wita di Aula Nembrala, Lantai III Gedung BI NTT. Forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara otoritas ekonomi dan insan pers guna membahas stabilitas serta prospek perekonomian daerah menghadapi dinamika global 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri para tamu undangan, pakar ekonomi Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Undana Dr.Rolland E. Fanggidae,S.Si.,M.M, para jurnalis media cetak, media elektronik (Televisi, Radio Republik Indonesia), dan media online, serta Deputi Kepala BI NTT Rio Khasananda. Hadir sebagai narasumber Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT Adidoyo Prakoso, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTT Yan Jimmy Hendrik Simarmata, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan NTT Adi Setiawan, serta Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT Selfi H. Nange. Diskusi menyoroti sinergi kebijakan lintas sektor dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.

Bank Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi NTT sepanjang 2025 mencapai 5,14 persen (yoy), meningkat signifikan dibanding 2024 sebesar 3,48 persen. Capaian ini menjadi yang tertinggi sejak pandemi dan melampaui rata-rata nasional. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita turut naik menjadi Rp25,84 juta per tahun atau meningkat Rp1,57 juta dibanding tahun sebelumnya.

Dari sisi stabilitas harga, inflasi NTT sepanjang 2025 tercatat 2,39 persen (yoy), tepat di tengah target nasional 2,5 persen ±1 persen. BI menilai kondisi tersebut mencerminkan daya beli masyarakat yang relatif terjaga, sekaligus menunjukkan efektivitas pengendalian inflasi melalui sinergi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pertumbuhan ekonomi 2025 ditopang peningkatan produksi pertanian, akselerasi perdagangan seiring hilirisasi dan ekspor, serta membaiknya neraca perdagangan yang menyempit dari minus 37,53 persen menjadi minus 32,34 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, Bank Indonesia NTT mengingatkan peningkatan risiko global 2026, terutama konflik di Timur Tengah dan potensi gangguan jalur distribusi energi yang dapat memicu tekanan harga dan inflasi daerah.

Pada Februari 2026, inflasi NTT tercatat 3,42 persen (yoy), masih dalam rentang sasaran nasional. Tekanan terutama berasal dari penyesuaian tarif listrik akibat efek basis diskon awal 2025, sementara inflasi kelompok makanan relatif terkendali. BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 berada pada kisaran 4,94–5,54 persen, dengan optimisme konsumsi rumah tangga dan investasi tetap terjaga.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT Bapak Adidoyo prakoso juga mencatat percepatan digitalisasi keuangan. Sepanjang 2025 terdapat 25.787 pengguna baru QRIS dengan nilai transaksi Rp4,03 triliun dan volume 75 juta transaksi. Sebanyak 19 pemerintah daerah telah masuk kategori pemda digital. Menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026, BI menyiapkan Rp1,7 triliun uang layak edar untuk memastikan kelancaran transaksi masyarakat.

Baca Juga : Kumpulan Berita dan Informasi di Kupang dan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dari sisi fiskal, Kepala Kanwil DJPb Kementerian Keuangan Provinsi NTT Bapak Adi Setiawan,S.E.,S.S.T.,Ak.,MPPM menegaskan belanja pemerintah melalui APBN menjadi instrumen utama penopang ekonomi daerah. Realisasi APBN 2025 di NTT mencapai 95,2 persen. Struktur ekonomi NTT masih ditopang konsumsi rumah tangga sebesar 66,29 persen terhadap PDRB, sementara belanja pemerintah berkontribusi sekitar 21,79 persen, menunjukkan peran strategis transfer daerah dalam menggerakkan ekonomi.

Dalam upaya memperkuat stabilitas ekonomi di daerah, sinergi antar lembaga menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan volatilitas pasar dan ketimpangan penerimaan. Melalui sebuah skema yang disebut "Orkestrasi Kebijakan Lintas Sektor", Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memposisikan diri sebagai dirigen utama atau Regional Chief Economist guna menyatukan visi berbagai pemangku kepentingan dalam satu irama pembangunan.Langkah strategis ini menitikberatkan pada efektivitas birokrasi yang melibatkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, hingga Pemerintah Kota. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan kapasitas pengelolaan kebijakan sektor riil dan keuangan berjalan selaras, sehingga tidak ada lagi kebijakan yang tumpang tindih antarwilayah di Nusa Tenggara Timur.Di sisi pengendalian harga, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memegang peran krusial dalam mengawal target inflasi pada angka 2,5 ± 1 persen. Fokus utama dari pengawalan ini adalah melindungi daya beli masyarakat, mengingat struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT didominasi oleh konsumsi rumah tangga yang mencapai 65,16%. Stabilitas harga pangan dan kebutuhan pokok menjadi garda terdepan dalam menjaga kesejahteraan warga.Sektor perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengambil peran signifikan melalui ekspansi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui klasterisasi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, diharapkan para pelaku usaha lokal dapat "naik kelas", yang secara otomatis akan menggerakkan roda ekonomi dari lapisan paling bawah hingga mampu bersaing di kancah nasional.

Secara garis besar, visualisasi empat pilar utama dalam orkestrasi kebijakan regional :
Kanwil DJPb : Sebagai motor penggerak dan penganalisis data belanja serta spasial.
Pemerintah Daerah NTT : Fokus pada sinkronisasi program dan penguatan birokrasi sektor riil.
Bank Indonesia & TPID: Menjaga stabilitas moneter dan melindungi daya beli melalui pengendalian inflasi serta menjaga nilai tukar rupiah.
OJK & Perbankan: Pengawasan dan Akselerator pertumbuhan melalui akses permodalan bagi UMKM sektor unggulan.

Tantangan dan Sinergi Secara profesional diperlukan dalam skema orkestrasi ini yang merupakan jawaban atas ego sektoral seringkali menghambat percepatan pembangunan di daerah. Penggunaan angka 65,16% sebagai representasi konsumsi rumah tangga menunjukkan bahwa ekonomi NTT sangat sensitif terhadap guncangan harga. Oleh karena itu, peran Bank Indonesia dalam menjaga inflasi bukan sekadar tugas teknis, melainkan upaya mitigasi kemiskinan. Namun, efektivitas dari "orkestrasi" ini sangat bergantung pada kualitas data yang dihasilkan dalam spending review oleh DJPb. Tanpa data yang akurat, intervensi perbankan melalui KUR berisiko salah sasaran. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana memastikan bahwa UMKM di sektor perikanan dan pertanian benar-benar mendapatkan pendampingan yang berkelanjutan, bukan sekadar kucuran modal tanpa pengawasan yang berujung pada kredit bermasalah.

 

Acara Sasando Dia, 2 Maret 2026, Bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Bapak Yan Jimmy Hendrik Simarmata,S.E.,M.M,
Dan juga Kepala Bank Indonesia NTT Bapak Adidoyo Prakoso, kemudian Kepala Kanwil DJPb Kementerian Keuangan Provinsi NTT Bapak Adi Setiawan,S.E.,S.S.T.,Ak.,MPPM, serta Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda NTT :
Ibu Selfi H. Nange, S.Sos.,M.Si.,M.Pub.Pol, serta tanya jawab bersama insan pers media.

 

Pemerintah Daerah Provinsi NTT melalui Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda NTT Ibu Selfi H. Nange,S.Sos.,M.Si.,M.Pub.Pol, mengungkapkan data kemiskinan turun dari 19,02 persen (September 2024) menjadi 17,5 persen (September 2025). Pertumbuhan ekonomi NTT bahkan masuk 10 besar nasional pada triwulan II 2025. Pemerintah daerah mendorong keberlanjutan program pemberdayaan melalui kebijakan One Village One Product (OVOP) dan pengembangan NTT Mart untuk memperkuat daya saing produk lokal.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Yan Jimmy Hendrik Simarmata,S.E.,M.M, melaporkan aset perbankan tumbuh 7,45 persen (yoy) menjadi Rp56,46 triliun per Desember 2025. Kredit tumbuh 2,47 persen menjadi Rp47,41 triliun, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) 3,57 persen. Kredit UMKM mendominasi 65,84 persen dari total kredit atau Rp17,42 triliun, menegaskan sektor ini sebagai motor ekonomi rakyat.

Acara "Sasando Dia" Sante Sante Duduk Baomong Deng Media, pada 2 Maret 2026 jam 16:00Wita di Aula Nembrala Lantai III Gedung Bank Indonesia NTT yang turut dihadiri oleh : wartawan, insan pers jurnalis media cetak, media elektronik (TV dan Radio), hingga media online, serta menghadirkan berbagai narasumber diakhiri dengan sesi diskusi tanya jawab dan buka puasa bersama, serta foto bersama seluruh insan media.(RyGun)

Editor : Guntara

Sumber dan Foto : Kupangkota.com / RyGuN / Humas Bank Indonesia NTT

Baca Juga : SERAMBI 2026 Sebanyak 2.300 Paket Disalurkan Bank Indonesia NTT Semarakkan Ramadan 1447H Dengan Edukasi Cinta Bangga Paham Rupiah Dan Kepedulian Sosial Di 11 Lokasi

Baca Juga : Hari Pers Nasional 2026 Kolaborasi Pemerintah Daerah, Perbankan, Dan Wartawan Pers Optimalisasi KUR Perkuat Ekonomi UMKM Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

 

• < Prev
• Next >