KupangKota.com, NTT - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bergerak cepat memastikan stabilitas harga pangan di 22 wilayahnya Kabupaten dan Kota tetap terjaga. Melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Kota Kupang, Senin (9/2), Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan komitmennya untuk melindungi daya beli masyarakat melalui strategi pengendalian inflasi yang lebih solid. Acara HLM TPID ini dengan tema “Sinergi Memperkuat Ketahanan Pangan untuk Ekonomi NTT yang Tumbuh Kuat dan Berkelanjutan.” Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD Provinsi NTT Emelia J. Nomleni, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi NTT Flouri Rita Wuisan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT Adidoyo Prakoso, jajaran Forkopimda, Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT, Pimpinan Perbankan, serta insan pers.
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena,S,Si.,Apt menegaskan bahwa persoalan inflasi bukan sekadar deretan angka statistik di atas kertas. Menurutnya, stabilitas harga barang pokok adalah kunci utama dalam menjaga kelangsungan hidup dan daya beli keluarga di seluruh pelosok NTT.
Hal tersebut disampaikan Gubernur NTT Melki saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTT di Hotel Harper, Kupang, pada hari Senin, 9 Februari 2026. Pertemuan tingkat tinggi ini difokuskan pada kesiapan NTT menghadapi "musim perayaan" (festive season) yang padat di awal tahun 2026, mulai dari Imlek, Ramadhan, Idul Fitri, Nyepi, hingga Paskah.
“Berbicara tentang inflasi, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang isi dapur rakyat, daya beli keluarga kecil, dan kepastian hidup masyarakat kita,” tegas Gubernur NTT Melki di hadapan jajaran Forkopimda, pimpinan perbankan, dan kepala perangkat daerah.
Baca Juga : Kumpulan Berita dan Informasi di Kupang dan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, inflasi tahunan per Januari 2026 tercatat sebesar 3,34%. Waingapu menjadi wilayah dengan inflasi tertinggi (4,77%), sementara Timor Tengah Selatan tercatat paling rendah (2,38%). Kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang utama tekanan harga.
Di sisi lain, ekonomi NTT menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 5,34% pada akhir 2025. Namun, Gubernur NTT Melki mengingatkan bahwa pertumbuhan ini tidak boleh hanya menjadi angka pertumbuhan semata. “Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan manfaatnya hingga ke bawah, terutama bagi kelompok miskin ekstrem dan masyarakat rentan. Kita harus pastikan ada tetesan kesejahteraan bagi mereka,” tambahnya.
Untuk menjaga stabilitas harga, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen menjalankan prinsip 4K : Ketersediaan Stok, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif. Menghadapi lonjakan permintaan jelang hari raya, TPID NTT telah merumuskan sejumlah langkah strategis : pertama Gerakan Pasar Murah (GPM) : Akan digencarkan satu minggu sebelum hari raya untuk memastikan warga mendapat bahan pokok dengan harga terjangkau. kedua Sidak dan Satgas Pangan: Memperketat pengawasan di gudang-gudang distributor untuk mencegah praktik penimbunan barang. Ketiga Subsidi Distribusi: Pemerintah menyiapkan skema subsidi ongkos angkut agar harga barang di tangan konsumen tetap stabil meskipun ada kendala transportasi. Keempat Mitigasi Produksi: Menyiapkan langkah antisipasi gagal panen akibat cuaca ekstrem di musim penghujan. Kelima Himbauan Belanja Bijak: Masyarakat diminta berbelanja sesuai kebutuhan dan menghindari panic buying yang justru bisa memicu kenaikan harga.
Inovasi Jangka Panjang melalui "NTT Mart"
Selain langkah darurat, Pemprov NTT juga melirik solusi jangka panjang melalui penguatan NTT Mart. Wadah ini dipersiapkan untuk memutus rantai distribusi yang terlalu panjang dengan menghubungkan petani dan UMKM langsung ke pasar.
Dengan dukungan teknologi digital dan penguatan sarana prasarana, pemerintah optimistis produk pangan lokal NTT tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan para petani sebagai produsen. "Ketahanan pangan adalah fondasi ketahanan sosial kita. Dengan sinergi semua pihak, kita bangun NTT yang lebih kuat dan stabil secara ekonomi," pungkas Gubernur Melki
Gubernur NTT Melki menyampaikan bahwa per Januari 2026, inflasi di NTT berada di angka 3,34% (yoy). Meski angka ini masih berada dalam rentang sasaran nasional, pemerintah tidak ingin lengah, terutama dalam menjaga pasokan pangan utama.
"Kami secara konsisten mengimplementasikan strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Tujuannya satu: agar masyarakat bisa menikmati harga yang stabil dan NTT menjadi lebih sejahtera," ujar Gubernur NTT Melki saat memimpin forum tersebut.
Antisipasi 9 Hari Besar Keagamaan
Langkah proaktif ini diambil mengingat adanya tantangan besar di semester pertama tahun 2026. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, mengungkapkan bahwa terdapat 9 Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang jatuh pada periode Februari hingga Juni 2026.
"Periode festive season ini berpotensi memicu lonjakan permintaan. Kami fokus pada pengendalian jangka pendek agar harga tidak melonjak, sekaligus memperkuat struktur produksi dan distribusi untuk jangka panjang," jelas Adidoyo.
Ia juga menambahkan bahwa pada tahun 2025 lalu, NTT berhasil menjaga inflasi di angka 2,39% yang beriringan dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat sebesar 5,14%. Keberhasilan ini ingin dilanjutkan di tahun 2026 agar roda ekonomi masyarakat terus berputar positif.
Dukungan Anggaran Rp762,38 Miliar
Sebagai langkah nyata, Pemerintah Daerah telah menyiapkan dukungan kebijakan dan anggaran yang cukup besar. Sebanyak Rp762,38 miliar dari APBN 2026 dialokasikan khusus untuk pengendalian inflasi di NTT. Dana tersebut akan digunakan yang pertama untuk Operasi Pasar Murah secara berkala, kedua Sidak Pasar untuk mencegah penimbunan barang.Ketiga Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk menyuplai komoditas yang kurang. Keempat Dukungan Petani Lokal melalui bantuan sarana prasarana dan teknologi digital pangan.
Tidak hanya bicara soal angka, forum ini juga menjadi ajang peningkatan kualitas SDM memperkuat kapasitas petugas di lapangan. Lebih dari 40 anggota TPID dari 21 kabupaten dan 1 kota seluruh NTT mendapatkan pelatihan khusus (capacity building). Dengan menghadirkan ahli dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, para petugas di lapangan dibekali kemampuan untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Melalui kolaborasi erat antara Pemerintah Provinsi, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan, NTT optimis dapat menjaga harga tetap ramah di kantong masyarakat, sekaligus mendorong kesejahteraan yang berkelanjutan di Bumi Flobamora.(Rygun)
Editor : Guntara
Sumber dan Foto : Siaran Pers Bank Indonesia NTT, Nomor : 28/4/Kpa/PR ,
Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT / Baldus Sae / Gerald / Yozhie / Eta
Baca Juga : OJK dan IASC Bersinergi, Rp161 Miliar Dana Korban Penipuan Digital Berhasil Dikembalikan
Baca Juga : Kegiatan Dunia Usaha di NTT Naik Pada Triwulan IV 2025 , Optimisme Pelaku Usaha NTT Menguat
Baca Juga : Ekosistem Digital Kian Kuat, Provinsi NTT Dan Kota Kupang Raih Penghargaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Terbaik Tahun 2025
Baca Juga : Kumpulan Berita dan Informasi di Kupang dan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Details
- Written by Admin
- Category: Berita
- Published: 10 February 2026
- Hits: 84
