KupangKota.com , NTT – Manajemen Hotel Neo El Tari Kupang menggelar kegiatan buka puasa bersama insan pers , media online pada Jumat (6/3/2026) sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan silaturahmi dengan kalangan media di Kota Kupang. Momentum di bulan suci Ramadan ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai ajang kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang dialog antara manajemen hotel dan jurnalis mengenai perkembangan industri perhotelan serta strategi yang dijalankan hotel dalam menghadapi dinamika operasional di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, General Manager Hotel Neo El Tari Kupang, Bapak Junaidi, memaparkan sejumlah langkah strategis yang diterapkan manajemen guna menjaga stabilitas bisnis hotel. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan efisiensi energi menjadi salah satu fokus utama agar operasional tetap berjalan optimal dengan target margin keuntungan ideal mencapai 60 persen. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah penggunaan teknologi berbasis Google Nest yang memungkinkan sistem penghematan lampu dan perangkat elektronik pompa air dikontrol secara otomatis melalui gadget, sehingga konsumsi listrik dapat ditekan secara signifikan.
Selain penghematan energi, pihak hotel juga menghadapi tantangan ketersediaan energi lain seperti gas LPG yang sempat mengalami kelangkaan di Kota Kupang. Untuk menjaga operasional dapur dan pelayanan kepada tamu tetap berjalan normal, manajemen mengambil langkah proaktif dengan mendatangkan sekitar 600 tabung gas dari Surabaya. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah antisipatif agar aktivitas layanan hotel tidak terganggu, sekaligus memastikan kualitas pelayanan kepada tamu tetap terjaga.
Baca Juga : Kumpulan Berita dan Informasi di Kupang dan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Di sisi pemasaran, Hotel Neo El Tari Kupang juga memperkuat strategi digital marketing dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial. Bersama Director of Sales, ibu Veni, manajemen mengalokasikan promosi marketing setiap bulan periklanan digital yang terukur. Strategi ini terbukti memberikan dampak positif karena sekitar 35 persen pendapatan hotel saat ini berasal dari promosi yang dilakukan melalui platform digital.
Strategi layanan juga menjadi perhatian manajemen dalam menarik minat tamu, khususnya tamu transit yang membutuhkan akomodasi singkat. Hotel Neo menerapkan layanan “Day Use” dengan durasi maksimal enam jam sebelum pukul 18.00 WITA. Layanan ini dinilai menjadi alternatif yang fleksibel bagi tamu yang membutuhkan tempat beristirahat sementara, terutama karena lokasi hotel yang strategis dekat dengan Bandara El Tari serta kawasan terminal bus antardaerah di Bimoku.
Selain strategi operasional dan pemasaran, transformasi fasilitas juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing hotel. General Manager Hotel Neo El Tari Kupang, Bapak Junaidi, menyebutkan bahwa saat ini sekitar 70 persen kamar hotel telah selesai direnovasi dengan konsep suasana baru yang lebih modern dan nyaman. Selain itu, sekitar 80 persen unit tempat tidur telah diganti dengan standar premium menggunakan merek King Koil guna meningkatkan kualitas istirahat para tamu.
Hotel Neo El Tari Kupang juga menghadirkan berbagai inovasi teknologi dalam fasilitas kamar maupun ruang pertemuan. Setiap kamar kini dilengkapi televisi berukuran 52 inci berbasis Google TV yang terhubung dengan jaringan internet. Sementara itu, aula hotel dilengkapi videotron berukuran besar yang dapat terhubung langsung dengan perangkat ponsel pintar melalui sistem digital, menjadikannya salah satu fasilitas modern pertama yang diterapkan di hotel di Kota Kupang.
Pembaruan fasilitas juga mencakup area umum hotel seperti lobby, pergantian karpet yang lebih tebal di aula ballroom, dan restoran yang juga selesai renovasi. Manajemen juga menghadirkan konsep live cooking yang disebut sebagai salah satu layanan pertama di Kupang untuk memberikan pengalaman kuliner yang lebih interaktif bagi para tamu hotel maupun pengunjung.
Melalui kegiatan silaturahmi bersama insan media ini, manajemen Hotel Neo El tari Kupang yang memiliki range harga 350.000 hingga 700.000 per hari berharap tercipta hubungan yang lebih erat antara pihak hotel dan jurnalis media dalam berbagai event kegiatan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat penyebaran informasi mengenai perkembangan industri perhotelan serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Kota Kupang.(Rygun)
Editor : Guntara
Sumber dan Foto : www.kupangkota.com / RyGuN
Baca Juga : Jaga Stabilitas Ekonomi, Pemkot Kupang dan BI NTT Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi Dan Digitalisasi
Baca Juga : "Literamove" Sinergi Bank Indonesia Dan Pemerintah Daerah Kota Kupang Perkuat Budaya Literasi Baca Anak NTT
Baca Juga : OJK dan IASC Bersinergi, Rp161 Miliar Dana Korban Penipuan Digital Berhasil Dikembalikan
Baca Juga : Kumpulan Berita dan Informasi di Kupang dan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Details
- Written by Admin
- Category: Berita
- Published: 06 March 2026
- Hits: 32
KupangKota.com, NTT – Pemerintah Kota Kupang bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kota Kupang, Selasa (3/3/2026). Pertemuan strategis ini memfokuskan agenda pada stabilitas harga pangan dan percepatan transformasi digital sebagai motor penggerak perekonomian daerah tahun 2026.
Wali Kota Kupang, dr.Christian Widodo, dalam arahannya tekanan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar mengejar angka statistik yang rendah, melainkan menjaga martabat ekonomi dan daya beli masyarakat di tingkat akar rumput.
“Inflasi adalah cerminan kondisi biaya hidup masyarakat. Oleh karena itu, stabilitas harga dan kualitas layanan melalui digitalisasi harus berjalan beriringan agar perekonomian daerah tetap produktif dan inklusif,” ujar Christian di hadapan seluruh pemangku kepentingan yang hadir. 
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso memaparkan capaian inflasi Kota Kupang pada tahun 2025 yang tercatat sebesar 2,93% (yoy). Angka tersebut dinilai masih berada dalam rentang sasaran nasional.
Meski sempat terjadi kenaikan inflasi pada Februari 2026 akibat normalisasi tarif listrik dan fluktuasi harga emas, Bank Indonesia optimistis tekanan tersebut hanya bersifat sementara. Sebagai langkah mitigasi, TPID Kota Kupang telah menyiapkan serangkaian langkah konkret, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
“Kami memperkuat koordinasi melalui Gerakan Pasar Murah (GPM), inspeksi mendadak ke pasar-pasar, hingga penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk menjamin kelancaran pasokan pangan,” jelas Adidoyo. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan pola 'Belanja Bijak' guna menghindari pembelian panik yang sering memicu terjadinya harga.
Terobosan Digitalisasi Pajak
Selain fokus pada inflasi, HLM kali ini juga menjadi momentum penting bagi digitalisasi daerah. Pemerintah Kota Kupang secara resmi meluncurkan integrasi pembayaran pajak daerah melalui layanan mobile banking yang bekerja sama dengan tiga bank besar: BNI, BRI, dan Mandiri.
Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi kinerja. Dengan sistem elektronik, masyarakat kini dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih cepat dan akuntabel dari genggaman ponsel. 
Pertemuan ini juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BULOG Divre NTT, Pelindo, Angkasa Pura I, pimpinan perbankan, serta akademisi dari Universitas Nusa Cendana. Kehadiran berbagai elemen ini menegaskan bahwa tantangan ekonomi di tahun 2026 memerlukan kolaborasi multidimensi.
Melalui kebijakan integrasi antara TPID dan TP2DD, Kota Kupang diharapkan tidak hanya mampu bertahan di tengah-tengah perekonomian global, tetapi juga tumbuh menjadi kota yang lebih modern dengan landasan ekonomi yang berkelanjutan.(RyGuN)
Editor: Guntara
Sumber dan Foto : Siaran Pers, Humas Bank Indonesia NTT
Baca Juga : Jaga Stabilitas Ekonomi, Pemkot Kupang dan BI NTT Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi Dan Digitalisasi
Baca Juga : "Literamove" Sinergi Bank Indonesia Dan Pemerintah Daerah Kota Kupang Perkuat Budaya Literasi Baca Anak NTT
Baca Juga : OJK dan IASC Bersinergi, Rp161 Miliar Dana Korban Penipuan Digital Berhasil Dikembalikan
Baca Juga : Kumpulan Berita dan Informasi di Kupang dan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Details
- Written by Admin
- Category: Berita
- Published: 04 March 2026
- Hits: 41
KupangKota.com, NTT - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar kegiatan “Sasando Dia” Sante-Sante Duduk Baomong Deng Media pada Senin (2/3/2026) pukul 16.00 Wita di Aula Nembrala, Lantai III Gedung BI NTT. Forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara otoritas ekonomi dan insan pers guna membahas stabilitas serta prospek perekonomian daerah menghadapi dinamika global 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri para tamu undangan, pakar ekonomi Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Undana Dr.Rolland E. Fanggidae,S.Si.,M.M, para jurnalis media cetak, media elektronik (Televisi, Radio Republik Indonesia), dan media online, serta Deputi Kepala BI NTT Rio Khasananda. Hadir sebagai narasumber Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT Adidoyo Prakoso, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTT Yan Jimmy Hendrik Simarmata, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan NTT Adi Setiawan, serta Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT Selfi H. Nange. Diskusi menyoroti sinergi kebijakan lintas sektor dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.
Bank Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi NTT sepanjang 2025 mencapai 5,14 persen (yoy), meningkat signifikan dibanding 2024 sebesar 3,48 persen. Capaian ini menjadi yang tertinggi sejak pandemi dan melampaui rata-rata nasional. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita turut naik menjadi Rp25,84 juta per tahun atau meningkat Rp1,57 juta dibanding tahun sebelumnya.
Dari sisi stabilitas harga, inflasi NTT sepanjang 2025 tercatat 2,39 persen (yoy), tepat di tengah target nasional 2,5 persen ±1 persen. BI menilai kondisi tersebut mencerminkan daya beli masyarakat yang relatif terjaga, sekaligus menunjukkan efektivitas pengendalian inflasi melalui sinergi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pertumbuhan ekonomi 2025 ditopang peningkatan produksi pertanian, akselerasi perdagangan seiring hilirisasi dan ekspor, serta membaiknya neraca perdagangan yang menyempit dari minus 37,53 persen menjadi minus 32,34 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, Bank Indonesia NTT mengingatkan peningkatan risiko global 2026, terutama konflik di Timur Tengah dan potensi gangguan jalur distribusi energi yang dapat memicu tekanan harga dan inflasi daerah.
Pada Februari 2026, inflasi NTT tercatat 3,42 persen (yoy), masih dalam rentang sasaran nasional. Tekanan terutama berasal dari penyesuaian tarif listrik akibat efek basis diskon awal 2025, sementara inflasi kelompok makanan relatif terkendali. BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 berada pada kisaran 4,94–5,54 persen, dengan optimisme konsumsi rumah tangga dan investasi tetap terjaga.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT Bapak Adidoyo prakoso juga mencatat percepatan digitalisasi keuangan. Sepanjang 2025 terdapat 25.787 pengguna baru QRIS dengan nilai transaksi Rp4,03 triliun dan volume 75 juta transaksi. Sebanyak 19 pemerintah daerah telah masuk kategori pemda digital. Menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026, BI menyiapkan Rp1,7 triliun uang layak edar untuk memastikan kelancaran transaksi masyarakat.
Baca Juga : Kumpulan Berita dan Informasi di Kupang dan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Dari sisi fiskal, Kepala Kanwil DJPb Kementerian Keuangan Provinsi NTT Bapak Adi Setiawan,S.E.,S.S.T.,Ak.,MPPM menegaskan belanja pemerintah melalui APBN menjadi instrumen utama penopang ekonomi daerah. Realisasi APBN 2025 di NTT mencapai 95,2 persen. Struktur ekonomi NTT masih ditopang konsumsi rumah tangga sebesar 66,29 persen terhadap PDRB, sementara belanja pemerintah berkontribusi sekitar 21,79 persen, menunjukkan peran strategis transfer daerah dalam menggerakkan ekonomi.
Dalam upaya memperkuat stabilitas ekonomi di daerah, sinergi antar lembaga menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan volatilitas pasar dan ketimpangan penerimaan. Melalui sebuah skema yang disebut "Orkestrasi Kebijakan Lintas Sektor", Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memposisikan diri sebagai dirigen utama atau Regional Chief Economist guna menyatukan visi berbagai pemangku kepentingan dalam satu irama pembangunan.Langkah strategis ini menitikberatkan pada efektivitas birokrasi yang melibatkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, hingga Pemerintah Kota. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan kapasitas pengelolaan kebijakan sektor riil dan keuangan berjalan selaras, sehingga tidak ada lagi kebijakan yang tumpang tindih antarwilayah di Nusa Tenggara Timur.Di sisi pengendalian harga, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memegang peran krusial dalam mengawal target inflasi pada angka 2,5 ± 1 persen. Fokus utama dari pengawalan ini adalah melindungi daya beli masyarakat, mengingat struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT didominasi oleh konsumsi rumah tangga yang mencapai 65,16%. Stabilitas harga pangan dan kebutuhan pokok menjadi garda terdepan dalam menjaga kesejahteraan warga.Sektor perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengambil peran signifikan melalui ekspansi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui klasterisasi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, diharapkan para pelaku usaha lokal dapat "naik kelas", yang secara otomatis akan menggerakkan roda ekonomi dari lapisan paling bawah hingga mampu bersaing di kancah nasional.
Secara garis besar, visualisasi empat pilar utama dalam orkestrasi kebijakan regional :
Kanwil DJPb : Sebagai motor penggerak dan penganalisis data belanja serta spasial.
Pemerintah Daerah NTT : Fokus pada sinkronisasi program dan penguatan birokrasi sektor riil.
Bank Indonesia & TPID: Menjaga stabilitas moneter dan melindungi daya beli melalui pengendalian inflasi serta menjaga nilai tukar rupiah.
OJK & Perbankan: Pengawasan dan Akselerator pertumbuhan melalui akses permodalan bagi UMKM sektor unggulan.
Tantangan dan Sinergi Secara profesional diperlukan dalam skema orkestrasi ini yang merupakan jawaban atas ego sektoral seringkali menghambat percepatan pembangunan di daerah. Penggunaan angka 65,16% sebagai representasi konsumsi rumah tangga menunjukkan bahwa ekonomi NTT sangat sensitif terhadap guncangan harga. Oleh karena itu, peran Bank Indonesia dalam menjaga inflasi bukan sekadar tugas teknis, melainkan upaya mitigasi kemiskinan. Namun, efektivitas dari "orkestrasi" ini sangat bergantung pada kualitas data yang dihasilkan dalam spending review oleh DJPb. Tanpa data yang akurat, intervensi perbankan melalui KUR berisiko salah sasaran. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana memastikan bahwa UMKM di sektor perikanan dan pertanian benar-benar mendapatkan pendampingan yang berkelanjutan, bukan sekadar kucuran modal tanpa pengawasan yang berujung pada kredit bermasalah.
Acara Sasando Dia, 2 Maret 2026, Bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Bapak Yan Jimmy Hendrik Simarmata,S.E.,M.M,
Dan juga Kepala Bank Indonesia NTT Bapak Adidoyo Prakoso, kemudian Kepala Kanwil DJPb Kementerian Keuangan Provinsi NTT Bapak Adi Setiawan,S.E.,S.S.T.,Ak.,MPPM, serta Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda NTT :
Ibu Selfi H. Nange, S.Sos.,M.Si.,M.Pub.Pol, serta tanya jawab bersama insan pers media.
Pemerintah Daerah Provinsi NTT melalui Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda NTT Ibu Selfi H. Nange,S.Sos.,M.Si.,M.Pub.Pol, mengungkapkan data kemiskinan turun dari 19,02 persen (September 2024) menjadi 17,5 persen (September 2025). Pertumbuhan ekonomi NTT bahkan masuk 10 besar nasional pada triwulan II 2025. Pemerintah daerah mendorong keberlanjutan program pemberdayaan melalui kebijakan One Village One Product (OVOP) dan pengembangan NTT Mart untuk memperkuat daya saing produk lokal.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Yan Jimmy Hendrik Simarmata,S.E.,M.M, melaporkan aset perbankan tumbuh 7,45 persen (yoy) menjadi Rp56,46 triliun per Desember 2025. Kredit tumbuh 2,47 persen menjadi Rp47,41 triliun, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) 3,57 persen. Kredit UMKM mendominasi 65,84 persen dari total kredit atau Rp17,42 triliun, menegaskan sektor ini sebagai motor ekonomi rakyat.
Acara "Sasando Dia" Sante Sante Duduk Baomong Deng Media, pada 2 Maret 2026 jam 16:00Wita di Aula Nembrala Lantai III Gedung Bank Indonesia NTT yang turut dihadiri oleh : wartawan, insan pers jurnalis media cetak, media elektronik (TV dan Radio), hingga media online, serta menghadirkan berbagai narasumber diakhiri dengan sesi diskusi tanya jawab dan buka puasa bersama, serta foto bersama seluruh insan media.(RyGun)
Editor : Guntara
Sumber dan Foto : Kupangkota.com / RyGuN / Humas Bank Indonesia NTT
Baca Juga : "Literamove" Sinergi Bank Indonesia Dan Pemerintah Daerah Kota Kupang Perkuat Budaya Literasi Baca Anak NTT
Baca Juga : OJK dan IASC Bersinergi, Rp161 Miliar Dana Korban Penipuan Digital Berhasil Dikembalikan
Baca Juga : Kumpulan Berita dan Informasi di Kupang dan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Details
- Written by Admin
- Category: Berita
- Published: 03 March 2026
- Hits: 290
KupangKota.com, NTT - Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyemarakkan momentum Ramadan 1447 Hijriah melalui rangkaian kegiatan sosial bertajuk "Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) Tahun 2026". Dalam program tersebut, Bank Indonesia NTT menggencarkan edukasi sekaligus aksi kepedulian sosial melalui dua agenda utama, yakni Cinta Bangga Paham Rupiah (CBP) Berbagi Sembako Halal (CBP BERAMAL) dan CBP Berbagi dan Bersedekah (CBP BERKAH). Kegiatan ini memadukan literasi tentang Rupiah dengan pembagian sembako, takjil gratis, serta buka puasa bersama masyarakat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT Adidoyo Prakoso mengatakan, di sepanjang pelaksanaan kegiatan, Bank Indonesia NTT menyalurkan sebanyak 2.300 paket berbuka puasa, sembako halal, dan takjil di 11 lokasi. Program tahap awal telah digelar pada 20, 23 hingga 27 Februari 2026 di enam titik, antara lain Masjid Nurul Mubien Namosain, Masjid Agung Baiturrahman Perumnas, Masjid Nurul Iman Oebobo, Masjid Al Muhajirin Oebufu, Kampung Muslim Oesapa, dan Kampung Muslim Air Mata. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan pada 2–3 serta 5–6 Maret 2026 di Masjid Nurul Hidayah Kelapa Lima, Pondok Pesantren Hidayatullah Batakte, Kampung Muslim Kayu Putih, dan Kampung Muslim Lasiana.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, menegaskan bahwa SERAMBI 2026 tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan uang layak edar menjelang Idul Fitri. Lebih dari itu, program ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, identitas nasional, sekaligus satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Edukasi ini juga diharapkan mendorong masyarakat untuk merawat uang Rupiah dan melakukan transaksi secara bijak, terutama di tengah meningkatnya potensi penipuan berbasis digital melalui berbagai platform media sosial selama bulan Ramadan.
Bank Indonesia Provinsi NTT menggelar program SERAMBI 2026 dalam rangka menyambut Ramadan 1447 H melalui kegiatan sosial Cinta Bangga Paham (CBP) BERAMAL dan CBP BERKAH. Sebanyak 2.300 paket sembako dan takjil dibagikan di 11 lokasi di Kota Kupang dan sekitarnya. Selain aksi sosial, kegiatan ini juga menekankan edukasi tentang pentingnya Rupiah serta kewaspadaan terhadap penipuan digital.(Rygun)
Editor : Guntara
Sumber dan Foto : Siaran Pers Bank Indonesia NTT, Nomor : 28/8/Kpa/PR
Baca Juga : "Literamove" Sinergi Bank Indonesia Dan Pemerintah Daerah Kota Kupang Perkuat Budaya Literasi Baca Anak NTT
Baca Juga : OJK dan IASC Bersinergi, Rp161 Miliar Dana Korban Penipuan Digital Berhasil Dikembalikan
Baca Juga : Kumpulan Berita dan Informasi di Kupang dan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Details
- Written by Admin
- Category: Berita
- Published: 01 March 2026
- Hits: 38
Diskusi Publik Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dan HUT ke 80 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi NTT
Kupangkota.com, NTT - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan komitmennya dalam memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Komitmen tersebut disampaikan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena,S.Si.,Apt, saat menghadiri dan menjadi keynote speaker dalam Diskusi Publik Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dan HUT ke-80 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Kupang, Sabtu 21 Februari 2026. Diskusi ini mengangkat tema peran perbankan dalam mendorong pertumbuhan UMKM melalui optimalisasi KUR.
Forum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber strategis, antara lain Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT Adidoyo Prakoso, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTT Yan Jimmy Hendrik Simarmata, Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus, serta Pengamat Ekonomi Regional James Adam. Turut hadir Ketua DPRD NTT Emelia Julia Nomleni, jajaran Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, mahasiswa, pelaku UMKM, dan insan pers. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini menandai pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ekosistem ekonomi daerah.
Dalam paparannya, Gubernur NTT Melki menekankan bahwa peluang penambahan plafon KUR dari pemerintah pusat terbuka lebar, selama daerah mampu menyerap alokasi yang tersedia. Ia menegaskan bahwa kunci utama terletak pada optimalisasi penyaluran oleh perbankan dan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administratif serta kelayakan usaha. Pemerintah daerah, menurutnya, siap membantu mengusulkan calon penerima KUR yang mengalami kendala akses, namun tetap menghormati mekanisme analisis perbankan sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT Adidoyo Prakoso (Atas) Dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTT Yan Jimmy Hendrik Simarmata
Gubernur NTT Melki memproyeksikan potensi penyaluran KUR di NTT pada 2026 dapat menembus lebih dari Rp3 triliun apabila seluruh lembaga perbankan bergerak maksimal. Ia juga mengidentifikasi empat tantangan utama UMKM di NTT, yakni keterbatasan akses modal, kurangnya pendampingan usaha, rendahnya literasi keuangan, dan terbatasnya akses pasar. Untuk menjawab persoalan pasar, Pemprov NTT mendorong penguatan NTT Mart sebagai etalase produk lokal yang telah tersebar di 22 kabupaten/kota.
Baca Juga : Kumpulan Berita dan Informasi di Kupang dan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, menegaskan bahwa KUR bukanlah dana hibah, melainkan kredit produktif yang wajib dikembalikan. Ia mengingatkan agar dana tersebut tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Pada 2026, Bank NTT memperoleh alokasi KUR sebesar Rp350 miliar, termasuk Rp50 miliar yang dialokasikan bagi pekerja migran asal NTT. Sementara itu, Pengamat Ekonomi James Adam menekankan pentingnya fungsi pengawasan perbankan dan penguatan kolaborasi pemerintah-perbankan guna memastikan implementasi KUR berjalan tepat sasaran.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hilarius F. Jahang, menyampaikan bahwa diskusi publik ini merupakan bagian dari implementasi tema HPN 2026, “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Masyarakat Kuat.” Ia menegaskan perlunya dukungan pemerintah agar pers tetap dapat menjalankan fungsi kontrol sosial dan edukasi publik secara optimal. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan apresiasi atas capaian Bupati Manggarai, Herybertus G. L. Nabit, yang menerima anugerah kebudayaan tingkat nasional atas revitalisasi 100 rumah adat di Manggarai sepanjang 2025.
PWI NTT juga menyoroti tantangan pers daerah di tengah disrupsi media sosial, termasuk kebijakan pembatasan kerja jurnalistik di sejumlah wilayah yang dinilai perlu disikapi secara proporsional. Dengan jumlah wartawan bersertifikasi yang masih terbatas di NTT, ruang kerja pers yang sehat dinilai penting untuk menjaga kualitas informasi publik. Melalui diskusi ini, PWI NTT berharap terbangun jembatan komunikasi antara pelaku UMKM dan perbankan sehingga akses pembiayaan semakin terbuka, profesional, dan berdampak nyata bagi penguatan ekonomi masyarakat NTT.(Rygun)
Editor : Guntara
Sumber dan Foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT / Baldus Sae / Ocep Purek
Ketua Panitia HPN 2026 Pengurus PWI NTT Ryan Nong (Atas), Dan Sesi Tanya Jawab Bersama Wartawan Pers Media , Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA
Baca Juga : "Literamove" Sinergi Bank Indonesia Dan Pemerintah Daerah Kota Kupang Perkuat Budaya Literasi Baca Anak NTT
Baca Juga : OJK dan IASC Bersinergi, Rp161 Miliar Dana Korban Penipuan Digital Berhasil Dikembalikan
Baca Juga : Kegiatan Dunia Usaha di NTT Naik Pada Triwulan IV 2025 , Optimisme Pelaku Usaha NTT Menguat
Baca Juga : Kumpulan Berita dan Informasi di Kupang dan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Details
- Written by Admin
- Category: Berita
- Published: 22 February 2026
- Hits: 86
KupangKota.com, NTT – Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena,S.Si.,Apt, bersama Wakil Gubernur NTT Irjen Pol.(Purn) Dr.Drs.Johni Asadoma,S.I.K.,M.Hum, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTT, Jumat (20/2/2026), dalam rangka penyampaian pidato satu tahun masa kepemimpinan Melki–Johni periode 2025–2030. Rapat Paripurna ke-67 Masa Persidangan II Tahun 2025/2026 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur secara resmi dibuka oleh Ketua DPRD NTT, Ir.Emelia Julia Nomleni. Agenda utama sidang tersebut adalah mendengarkan pidato satu tahun masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT sebagai bentuk pertanggungjawaban politik sekaligus evaluasi kinerja pemerintahan daerah.
Dalam forum resmi legislatif itu, Gubernur NTT Melki menegaskan bahwa satu tahun kepemimpinan bukan sekadar seremoni, melainkan momentum refleksi untuk menilai capaian yang telah diraih serta pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. Evaluasi tersebut menjadi pijakan penting dalam merumuskan langkah korektif dan percepatan program pembangunan pada tahun berikutnya.
Pimpinan DPRD Provinsi NTT periode 2024–2029 yaitu Ketua DRPD NTT Emelia Julia Nomleni dari Partai PDI Perjuangan, Wakil Ketua I Fernando Jose Lemos Osorio Soares dari Partai Gerindra, Wakil Ketua II Petrus Berekmans Roby Tulus dari Partai Golkar, serta Wakil Ketua III Kristien Samiyati Pati dari Partai NasDem. Susunan pimpinan definitif tersebut telah dilantik pada Oktober 2024 melalui mekanisme pengambilan sumpah/janji jabatan untuk masa tugas 2024–2029, serta hadir juga 65 Anggota DPRD NTT.
Kehadiran unsur Pimpinan DPRD lintas partai dan 65 anggota DPRD NTT dalam rapat paripurna ini menegaskan fungsi pengawasan dan kemitraan antara legislatif dan eksekutif dalam sistem pemerintahan daerah. Forum tersebut sekaligus menjadi ruang konstitusional bagi kepala daerah untuk menyampaikan laporan perkembangan pembangunan secara terbuka di hadapan wakil rakyat.
Dalam forum resmi tersebut, Gubernur NTT Melki memaparkan capaian makro pembangunan yang disebut sebagai fondasi awal pemerintahan mereka. Pada tahun pertama kepemimpinan (2024-2025), Pemprov NTT memfokuskan agenda pada penataan fondasi pembangunan dan tata kelola, menjaga stabilitas ekonomi serta layanan dasar, serta menggerakkan ekonomi lokal berbasis desa. Strategi ini diarahkan untuk membangun sistem yang lebih terstruktur sebelum memasuki fase percepatan pada tahun-tahun berikutnya.
Secara makro, pertumbuhan ekonomi NTT tahun 2025 tercatat 5,14 persen. Angka kemiskinan turun menjadi 17,50 persen atau berkurang 1,52 poin, sementara tingkat pengangguran berada di angka 3,10 persen. Inflasi tercatat 2,40 persen dan dinilai terkendali, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 69,89. Pemerintah menilai indikator ini sebagai sinyal awal stabilitas dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.
Di sektor ekonomi dan produksi daerah, program One Village One Product (OVOP) mencatat 44 produk unggulan dengan keterlibatan 190 UMKM. Distribusi produk lokal diperkuat melalui NTT Mart di 22 kabupaten/kota. Produktivitas padi meningkat 8,83 persen, populasi sapi mencapai 622.276 ekor, serta komoditas perikanan unggulan seperti tuna, cakalang, dan tongkol terus didorong. Sektor pariwisata mencatat 1,84 juta kunjungan wisatawan atau 144 persen dari target yang ditetapkan.
Baca Juga : Kumpulan Berita dan Informasi di Kupang dan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pada bidang kesehatan dan pendidikan, prevalensi stunting berada di angka 20,2 persen, sementara kasus malaria menurun dari 7.920 menjadi 4.332 kasus. Pemerintah juga membangun 88 titik Sekolah Rakyat, memberikan bantuan bagi 1.124 siswa dari keluarga kurang mampu, serta menyalurkan insentif bagi 1.515 guru di daerah terpencil.
Pembangunan infrastruktur menunjukkan capaian 46,92 kilometer jalan baru dan pemeliharaan 58,35 kilometer jalan. Sebanyak 450 kepala keluarga memperoleh akses listrik, bantuan rumah layak huni terus disalurkan, dan 100 ribu pekerja rentan telah terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam aspek reformasi birokrasi dan layanan publik, Pemprov NTT memperoleh predikat Informatif dengan nilai 93,30. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencapai 3,89 atau kategori sangat baik. Program MeJa Rakyat menyelesaikan 429 pengaduan masyarakat, serta peluncuran Portal Sasando dilakukan untuk integrasi data pemerintahan.
Memasuki tahun kedua (2026), pemerintah menargetkan intervensi kemiskinan dan stunting berbasis keluarga, perluasan lapangan kerja desa, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja daerah, penguatan ekonomi kerakyatan, serta kebijakan berbasis data dan riset. Gubernur menegaskan tahun pertama merupakan fondasi, sementara tahun kedua menjadi momentum koreksi dan percepatan.
Pada malam harinya, dalam acara refleksi satu tahun kepemimpinan di Rumah Jabatan Gubernur, Melki–Johni menegaskan bahwa masa awal pemerintahan adalah periode adaptasi sekaligus peletakan dasar pembangunan yang lebih terarah dan terukur. Gubernur NTT Melki meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meningkatkan ritme kerja dan memetakan target hingga level teknis lapangan.
Penanganan stunting menjadi perhatian khusus. Gubernur NTT Melki menekankan pendekatan berbasis data By Name By Address (BNBA) hingga tingkat posyandu dan desa prioritas, disertai intervensi langsung di wilayah dengan prevalensi tertinggi. Koordinasi lintas sektor dinilai krusial untuk memastikan target penurunan tercapai.
Gubernur NTT Melki juga menyoroti pentingnya optimalisasi komunikasi publik. Setiap OPD diminta membangun narasi positif dan konstruktif guna menjaga kepercayaan masyarakat serta mendorong aparatur sipil negara tetap fokus pada pelayanan.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTT Irjen Pol.(Purn) Dr.Drs.Johni Asadoma,S.I.K.,M.Hum, menilai satu tahun pemerintahan berada di jalur yang tepat, dengan dua indikator utama yakni peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menjelaskan satu tahun kepemimpinan sudah berada pada jalur yang tepat untuk program pembangunan di tahun berikutnya. "Satu tahun ini merupakan awal perjalanan kita semua dan saya rasa kita sudah berada dalam jalur yang tepat. Setidaknya ada dua indikator yang menjadi catatan positif, yaitu pertumbuhan ekonomi yang meningkat hampir 2 persen, kemudian angka kemiskinan yang berkurang 1,5 persen. Ini tentu capaian yang cukup baik dan ini tentu berkat kerja keras kita semua, kerja keras rekan-rekan OPD dan seluruh ASN," jelas Wakil Gubernur. "Kita perlu menargetkan penurunan angka kemiskinan secara konsisten minimal 1% hingga 1,7% setiap tahunnya guna mencapai perubahan signifikan dalam lima tahun," ungkap Wakil Gubernur NTT.
Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma juga menggaungkan Slogan "Gaspol" yang merupakan instruksi untuk tidak mengendurkan ritme kerja (jangan kendor) dan terus memacu kinerja di tahun-tahun mendatang. "Para ASN bekerja bukan hanya sekadar menjalankan tugas, melainkan menyelesaikan masalah secara tuntas dan inovatif sebagai bentuk pengabdian. Teguran dari pimpinan harus dimaknai sebagai bimbingan dan motivasi untuk memperbaiki kinerja, bukan sebagai sentimen pribadi," kata beliau.
Satu tahun kepemimpinan Melki–Johni di NTT ini difokuskan pada peletakan fondasi pembangunan, stabilisasi ekonomi, dan penguatan layanan dasar. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,14 persen, kemiskinan turun 1,52 poin, dan sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif. Pemerintah juga mencatat capaian di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta reformasi birokrasi. Tahun kedua diarahkan pada percepatan intervensi kemiskinan dan stunting berbasis data, perluasan lapangan kerja desa, serta optimalisasi tata kelola berbasis riset.(Rygun)
Editor : Guntara
Sumber dan Foto : Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT
Baca Juga : "Literamove" Sinergi Bank Indonesia Dan Pemerintah Daerah Kota Kupang Perkuat Budaya Literasi Baca Anak NTT
Baca Juga : OJK dan IASC Bersinergi, Rp161 Miliar Dana Korban Penipuan Digital Berhasil Dikembalikan
Baca Juga : Kegiatan Dunia Usaha di NTT Naik Pada Triwulan IV 2025 , Optimisme Pelaku Usaha NTT Menguat
Baca Juga : Ekosistem Digital Kian Kuat, Provinsi NTT Dan Kota Kupang Raih Penghargaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Terbaik Tahun 2025
Baca Juga : Kumpulan Berita dan Informasi di Kupang dan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Details
- Written by Admin
- Category: Berita
- Published: 21 February 2026
- Hits: 68
- You are here:
- Home
- Berita
